Kementerian Pariwisata (Kemenpar) terus menegaskan komitmennya untuk mencapai target pariwisata tahun 2025, meskipun harus menjalani efisiensi anggaran. Keputusan ini diambil dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI yang berlangsung di Gedung Nusantara I, Jakarta, Rabu (12/2/2025). Upaya efisiensi ini bertujuan untuk memastikan pemanfaatan anggaran yang lebih optimal tanpa menghambat pencapaian program prioritas di sektor pariwisata. Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana menegaskan bahwa efisiensi tidak akan mengurangi fokus pada berbagai program unggulan.

Misi Besar: Pariwisata sebagai Motor Ekonomi

Target utama Kemenpar pada tahun 2025 mencakup peningkatan kontribusi sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), peningkatan devisa negara, serta peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara. Selain itu, peningkatan tenaga kerja sektor pariwisata serta perbaikan peringkat Travel and Tourism Development Index juga menjadi prioritas yang terus dikejar.

Menurut Widiyanti, efisiensi anggaran bukan sekadar penghematan, melainkan langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas program serta memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak.

Strategi Efisiensi: Mengoptimalkan Anggaran Tanpa Mengurangi Kinerja

Sebagai bagian dari strategi efisiensi, Kemenpar akan mengurangi pengeluaran operasional seperti biaya rapat dan perjalanan dinas. Namun, operasional utama tetap akan berjalan tanpa gangguan. Selain itu, kerja sama dengan duta besar Indonesia di berbagai negara akan semakin diperkuat, menjadikan mereka sebagai duta promosi pariwisata Indonesia.

Tak hanya itu, Kemenpar juga mendorong investasi di sembilan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan tiga badan otorita pariwisata guna mempercepat pertumbuhan industri pariwisata nasional. Menurut Menpar Widiyanti, sektor swasta juga memiliki peran penting dalam pengembangan ekosistem pariwisata yang berkelanjutan.

Dukungan DPR RI terhadap Efisiensi Tanpa Pengurangan Target

Dalam rapat kerja tersebut, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga menegaskan bahwa efisiensi anggaran harus menjadi pemacu kinerja kementerian dan lembaga.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak boleh mengubah target kerja Kemenpar. “Kemenpar harus tetap meningkatkan indeks kinerja kepariwisataan pada 2025,” katanya.

Dengan berbagai langkah strategis yang diterapkan, efisiensi anggaran diharapkan tidak hanya menjaga stabilitas sektor pariwisata tetapi juga semakin memperkuat daya saing pariwisata Indonesia di tingkat global.